Demokrasi liberal dan Terpimpin | Materi UTBK Sejarah

 

Demokrasi liberal dan Terpimpin

Demokrasi liberal

Demokrasi Liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara, dan perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Posisi parlemen legislative sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet.

Ciri-ciri masa demokrasi liberal

- Parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet

- Presiden dan Wakil Presiden bertugas sebagai kepala negara 

- Penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas.

- Sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet

- Terjadi banyak gerakan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabilnya pemerintahan.

- Pemilu terlaksana sebagai proses demokrasi.

- Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara, dilihat dari pembentukan konstituante.

Kabinet yang pernah memerintah

Kabinet Natsir: memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951, hanya selama enam bulan. Inti dari kabinet ini adalah Masyumi, dan berbentuk kabinet koalisi. Kabinet Natsir berfokus pada penggiatan usaha menuju keamanan negara dan konsolidasi politik.

Kabinet Sukiman: berjalan dari April 1951-April 1952, kabinet ini dipimpin oleh dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi)dan Suwirjo (PNI), koalisi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik. Ditambah lagi satu tugas yaitu mempercepat persiapan pemilihan umum pertama Indonesia.

Kabinet Wilopo memerintah pada April 1952-Juli 1953. Wilopo yang berasal dari PNI Menyusun kabinet yang berisi dari banyak partai, dengan harapan dapat memunculkan stabilitas politik.

Kabinet Ali Sastroadmijojo I berjalan dari Juli 1953-Agustus 1955. Ali Sastroamidjojo sendiri berasal dari golongan NU. Kabinet ini bertugas untuk melakukan persiapan akhir dari pemilu yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1955.

Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955-Maret 1956. Tugas utama dari kabinet ini adalah memastikan Pemilu 1955 berjalan dengan baik.

Kabinet Ali Sastroadmijojo II Kabinet ini beranggotakan wakil-wakil dari PNI, Masyumi, dan NU. Namun tokoh-tokoh ketiga partai menolak memasukkan PKI. Kabinet ini bertugas untuk membentuk Rencana Lima Tahun, mempercepat otonomi daerah dan penunjukkan DPRD.

Kabinet Djuanda kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal, berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Kabinet ini memiliki tugas yang serupa, yaitu perjuangan Irian Barat, melanjutkan pembatalan KMB, dan perbaikan keadaan negara. 

Kebijakan Politik 

- Konfrensi Asia Afrika

- Pemilu 1955

- Politik luar negri bebas aktif

Akhir demokrasi Liberal

Diakhiri oleh keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketika kondisi tidak membaik selama sembilan tahun dan kegagalan konstituante untuk merancang pengganti UUDS 1950. Presiden mengambil alih 

tampuk kekuasaan dengan membubarkan konstituante, mengembalikan konstitusi pada UUD 1945, serta membentuk MPR dan DPA. Presiden Soekarno dengan dukungan utama dari TNI dan kemudian PKI berupaya untuk menuntaskan revolusi nasional dan mewujudkan stabilitas negara dengan kekuasaan penuh di tangannya.

Demokrasi Terpimpin 

Sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Sehingga arah negara dan 

kebijakannya selaras dengan ide Soekarno seperti pembebasan paksa Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia. Konsepsi Nasionalis, Agama, Komunis diperkenalkan sebagai bentuk penyatuan seluruh ide-ide yang membentuk Indonesia. 

Ciri-ciri demokrasi terpimpin

- Pemerintah otoritarian, memuncaknya kekuasaan presiden atas negara.

- Dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru

- Dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setia presiden Soekarno

- Lembaga legislatif lemah, dapat diatur bahkan dibubarkan presiden (MPRS dan DPR-GR)

- Peran partai politik terbatas, bahkan dapat dibubarkan presiden (Masyumi dan PSI)

- Gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya.

- Politik luar negeri yang keras dan memihak blok timur.

- Kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk.

Perkembangan politik

- Pembebasan Irian Barat

- Gerakan Non-Blok

- Konfrontasi Malaysia

- Keluar dari PBB

Akhir Demokrasi Terpimpin

30 September 1965 malam, sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan tujuh perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto selaku Men/PangAD untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintah setelah kekacauan yang terjadi melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966(Supersemar). 

Terjadi dualisme kepemimpinan pada masa ini, karena roda pemerintahan sekarang dijalankan Soeharto. Meski begitu, Soekarno menyampaikan Pel Nawaksara 

pada Sidang MPRS 10 Januari 1967, namun dianggap tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan peristiwa yang telah terjadi dalam hampir dua tahun ini. 

Kamis, 20 Februari 1967 Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Soeharto. Dengan ini masa demokrasi terpimpin kemudian berakhir, dan dipimpin oleh Soeharto Indonesia memasuki masa Orde Baru.

Baca offline Materi full UTBK SEJARAH  disini: Download PDF

Semoga bisa bermanfaat untuk anda.

Jika ada pertanyaan lainnya silahkan ajukan dikolom komentar.

Terima kasih sudah berkunjung..

Berbagi :